Fenomena Kenaikan Kredit di Tengah Ancaman Inflasi
Di tengah tekanan inflasi yang kian membayangi perekonomian nasional, fenomena meningkatnya penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi anomali yang patut dicermati secara serius.
Saat harga-harga kebutuhan pokok naik, dan biaya produksi membengkak, justru sektor UMKM menunjukkan permintaan pembiayaan yang kian meningkat.
Sebagai seorang pakar ekonomi mikro dan kebijakan keuangan publik, saya melihat dinamika ini sebagai bukti bahwa UMKM di Indonesia tidak hanya tangguh menghadapi tekanan eksternal, tetapi juga semakin proaktif dalam menjaga keberlangsungan usahanya melalui pembiayaan yang lebih terstruktur.
UMKM: Pilar Ekonomi Nasional dalam Ujian
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), pada kuartal pertama 2025, terjadi pertumbuhan kredit UMKM sebesar 9,3% secara tahunan (year-on-year), dengan nominal mencapai lebih dari Rp1.500 triliun.
Lonjakan ini bahkan melampaui pertumbuhan kredit korporasi besar yang hanya berada di kisaran 6–7%. Kenaikan ini menjadi indikator bahwa UMKM bukan lagi entitas ekonomi yang hanya sekadar bertahan, tetapi telah berkembang menjadi mesin ekonomi yang adaptif.
Di tengah inflasi yang menyentuh angka 4,8% secara tahunan, para pelaku UMKM tetap mengakses kredit untuk menopang produksi, memperluas jaringan distribusi, hingga melakukan digitalisasi layanan.
Mengapa Kredit Tetap Tumbuh Saat Inflasi Meningkat?
Terdapat beberapa faktor utama yang mendorong pertumbuhan kredit UMKM saat inflasi tinggi:
- Kebutuhan Modal Kerja yang Mendesak
Inflasi menyebabkan naiknya harga bahan baku dan biaya operasional. Banyak UMKM yang memilih untuk mengakses kredit jangka pendek agar dapat menjaga kestabilan produksi. - Kebijakan Suku Bunga yang Relatif Terjaga
Meskipun terjadi tekanan inflasi, Bank Indonesia belum menaikkan suku bunga secara agresif. Hal ini membuat pinjaman tetap relatif terjangkau bagi pelaku UMKM. - Akses Digital ke Pembiayaan
Platform fintech lending dan digital banking kini menjadi jembatan antara UMKM dan akses keuangan. Proses yang lebih cepat dan persyaratan yang lebih fleksibel menjadi alasan utama meningkatnya penyerapan kredit.
Tantangan dan Risiko yang Mengiringi
Meskipun pertumbuhan kredit UMKM menunjukkan optimisme, namun kondisi ini tidak terlepas dari sejumlah risiko yang patut diantisipasi.
Pertama, risiko gagal bayar meningkat jika inflasi terus menekan daya beli masyarakat. Jika UMKM tidak mampu menjual produknya karena harga tinggi, maka pengembalian pinjaman berpotensi bermasalah.
Kedua, beban utang jangka pendek yang terlalu besar bisa menghambat kelangsungan usaha, terutama jika pelaku UMKM tidak melakukan perencanaan keuangan yang matang.
Ketiga, kurangnya literasi keuangan masih menjadi kendala utama. Banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami seluk-beluk manajemen utang dan pengelolaan kas, yang pada akhirnya membuat mereka rawan terjebak dalam lingkaran kredit macet.
Rekomendasi Kebijakan dan Peran Stakeholder
Pemerintah dan sektor perbankan perlu mengambil peran aktif untuk mengarahkan pertumbuhan kredit ini secara sehat dan berkelanjutan. Berikut rekomendasi yang saya sampaikan:
- Peningkatan Kapasitas Literasi Keuangan UMKM
Melalui pelatihan manajemen keuangan dan pengelolaan kredit, UMKM dapat lebih bijak dalam memanfaatkan pembiayaan. - Skema Subsidi Suku Bunga Terarah
Pemerintah dapat memberikan subsidi suku bunga hanya kepada UMKM yang memiliki rekam jejak usaha dan laporan keuangan yang layak. - Penguatan Lembaga Penjamin Kredit
Peran lembaga seperti Jamkrindo atau Askrindo harus lebih ditingkatkan untuk memitigasi risiko kredit macet pada sektor UMKM.
Momentum yang Harus Dijaga
Peningkatan kredit UMKM di tengah inflasi bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ini mencerminkan keberanian dan optimisme pelaku usaha kecil untuk tumbuh di tengah tekanan.
Namun di sisi lain, jika tidak dikawal dengan kebijakan yang tepat dan pengawasan yang ketat, ini berpotensi menjadi bom waktu dalam sistem keuangan nasional.
Momentum ini harus dijaga dengan sinergi antara regulator, sektor keuangan, dan UMKM itu sendiri. Dengan pendekatan yang tepat, UMKM tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
